Grup Telegram Berita Terkini Gorontalo – Gorontalo adalah sebuah provinsi di Indonesia, tepatnya di bagian utara Pulau Sulawesi, dengan ibu kota Kota Gorontalo. Provinsi ini terbentuk pada 5 Desember 2000 melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000. Gorontalo dikenal juga dengan sebutan “Kota Serambi Madinah”. 

Berikut ini beberapa berita terkini yang terdapat di Gorontalo

1. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail meninjau tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Jumat (18/4/2025). Tiga TPS yang dikunjungi yakni TPS 2 Desa Posso, TPS 3 Desa Titidu, dan TPS 3 Desa Moluo.

Dalam kunjungannya, Gubernur Gusnar memastikan tata tertib pelaksanaan pemungutan suara dijalankan dengan baik di masing-masing TPS. Ia juga mengecek kesiapan teknis dan memastikan seluruh mekanisme pemungutan suara berjalan sesuai prosedur.

“Besok adalah kesempatan yang baik untuk memberikan suara, semoga cuaca mendukung dan tidak turun hujan,” kata Gusnar.

Gusnar juga meminta agar kondisi fisik TPS diperhatikan, terutama jika terjadi hujan agar tidak tergenang air dan tetap nyaman bagi pemilih. Dari ketiga TPS yang ia kunjungi pun masing-masing mengatakan telah memastikan akan mengantisipasi hal tersebut.

Selebihnya, Gubernur berbincang dengan masing-masing Ketua KPPS untuk menanyakan perkiraan tingkat partisipasi masyarakat pada hari pemungutan suara. Ia juga mengecek penyebaran undangan serta jumlah pemilih berdasarkan kategori yang telah ditetapkan.

“Kita berharap tingkat partisipasi tetap tinggi dan masyarakat tetap semangat untuk datang ke TPS. Kami juga mengimbau agar keluarga-keluarga yang hadir di TPS dapat mengajak kerabatnya untuk datang dan menggunakan hak pilih,” ungkap Gusnar.

2. Merintah Provinsi bersama Forkopimda Gorontalo akan mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang aksi Mei 2025. 

Hal ini diterangkan Sekretaris Daerah Sofian Ibrahim usai mengikuti rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) secara virtual, Kamis (17/4/2025).

Sofian mengatakan bahwa aksi yang rutin terjadi setiap bulan Mei pada hari buruh ini berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat. Untuk itu, setiap pemerintah daerah diminta untuk berkolaborasi dan sinergi dalam mengantisipasi hal tersebut.

“Jadi setiap tahun di bulan Mei, karena ada hari buruh, pasti ada potensi munculnya aksi seperti demonstrasi. Untuk itu, Kemenko Polhukam telah mengantisipasi dengan mengarahkan seluruh kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah, untuk bersiap,” ujar Sofian.

Adapun tiga poin penting menjadi catatan pada rapat tersebut, yakni kementerian dan lembaga diinstruksikan melakukan pemetaan awal terhadapa kondisi yang berpotensi menimbulkan aksi. Kemudian, lintas sektor diminta memperkuat sinergi, dan perlunya langkah cegah dini agar potensi gangguan dapat dihindari sejak awal.

Sofian juga menyebutkan pemerintah pusat telah mengeluarkan 22 rekomendasi sebagai pedoman bagi daerah. Salah satunya mendorong Forkopimda di seluruh daerah untuk meningkatkan peran dan koordinasi guba menjaga stabilitas kamtibmas.

“Kalau terjadi aksi di Jakarta, bisa jadi imbasnya sampai ke daerah. Maka kami di daerah harus siap, terutama Forkopimda, untuk menguatkan koordinasi dan peran menjaga ketertiban,” pungkasnya.

Rapat koordinasi ini turut diikuti lembaga/kementerian pusat dan daerah. Sekdaprov turut didampingi Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo Imran Bali.

3. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Triwulan I tahun 2025 bertempat di Hungrypedia, Kota Gorontalo, Kamis (17/4/2025).

Pertemuan yang dihadiri Kadis Kominfotik Sri Wahyuni D. Matona itu membahas laporan kinerja dan isu isu penting terkait penyiaran daerah.

Dikatakan Kadis Kominfotik, peran KPID sangat penting untuk menjamin kualitas siaran televisi dan radio yang baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong KPID memperkuat fungsi pengawasan isi siaran sesuai dengan kewenangannya.

“Sekilas saya membaca tentang peran KPI di daerah, tugas KPID sangat luas, dan memang membutuhkan perhatian pemerintah. Apalagi kaitanya dengan pengawasan, itu yang juga harus dimaksimalkan oleh KPID,”ujarnya.

Selain itu, lanjut perempuan yang akrab disapa Yayuk itu, KPID diharap berperan aktif dalam melakukan edukasi tentang penyiaran kepada masyartakat, edukasi bisa dilakukan melalui berbagai program, seperti literasi digital maupun literasi media yang menyasar semua kalangan terutama pelajar.

“Misalnya kegiatan remaja cakap digital yang dilakukan oleh Dinas Kominfotik selama beberapa tahun terakhir. itu kegiatan yang bisa dikolaborasikan, jadi KPID juga turun ke sekolah sekolah untuk edukasi soal regulasi Penyiaran,”paparnya.

Di tempat yang sama, Ketua KPID Gorontalo Safrin Saifi memaparkan tentang eksistensi KPID. Kata dia, di Gorontalo terdapat 22 channel televisi dari 18 lembaga penyiaran, serta 11 station radio yang membutuhkan peran KPID dalam memantau dan melakukan pengawasan seluruh isi siaran pada lembaga penyiaran tersebut.

“Kita terus melakukan evaluasi dan pengawasan program-program siaran di lembaga penyiaran. Alhamdulillah, sampai saat ini tidak ada aduan pelanggaran isi siaran, termasuk saat pelaksanaan Pemilu tahun lalu. 

Kami aktif menyampaikan ke lembaga penyiaran tentang regulasinya, yakni standar program siaran, maupun pedoman penyelenggaran penyiaran,”paparnya.

Safrin atas nama seluruh Komisioner KPID menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, anggota DPRD dan Dinas Kominfotik yang selama ini menjadi mitra strategisnya. Ia menilai perhatian pemerintah terhadap lembaga sudah baik dan perlu terus dilakukan peningkatan, khususnya dari aspek regulasi.

“Alhamdulillah saat ini kita sudah memiliki kantor sekretariat yang representatif, kita juga sudah punya dua orang staf yang membantu tugas tugas administrasi. Kami berharap ke depan kelembagaan KPID akan terus diperkuat melalui Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur,” pungkasnya.

Rakorec Triwulan I turut dihadiri Fungsional Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Madya Yulin Limonu dan fungsional Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Muda Iwin S. Uno dari Biro Hukum Setda.

Komisioner KPID lain juga turun hadir yakni Jitro Paputungan, Rajib G. Ismail, Indri Afriyani Yasin, Johan Badawi dan Sudirman Mile.

4. Pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen mendukung transformasi digital sistem administrasi keuangan daerah yang lebih akuntabel dan efisien. 

Hal itu ditandai dengan hadirnya Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie, dalam peluncuran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI), yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Usai acara tersebut, Wagub Idah menyampaikan rasa syukur karena Provinsi Gorontalo menjadi salah satu dari 22 provinsi yang dinyatakan siap mengimplementasikan SP2D Online. Meski penerapan di tingkat kabupaten/kota masih dalam tahap persiapan, diharapkan dalam waktu dekat seluruh daerah di Gorontalo dapat segera menggunakan sistem ini.

“Dengan SP2D Online ini, tentu akan mempermudah segala proses administrasi pelaporan dan pembayaran. 

Sistem ini lebih akuntabel dibandingkan sebelumnya, dan kita patut bersyukur karena Gorontalo hanya menggunakan satu aplikasi, tidak ganda seperti yang dikhawatirkan Pak Sekjen tadi,” ungkap Idah Syahidah.

Wagub perempuan pertama itu juga menambahkan bahwa, penggunaan satu aplikasi menjadi simbol dari upaya menuju pemerintahan yang bersih, efisien, dan transparan. 

Selain itu, pihaknya berharap terkait pembayaran melalui Bank SulutGo (BSG) dapat segera dituntaskan demi kelancaran sistem pembayaran daerah yang terintegrasi.

“Dengan langkah ini tentu kami di Provinsi Gorontalo menunjukkan keseriusan, dalam mendorong reformasi birokrasi, melalui digitalisasi keuangan yang efektif dan berkelanjutan,” tegasnya.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir saat membuka kegiatan tersebut menjelaskan bahwa ke depan, penerapan SIPD RI dalam era non-tunai, transaksi elektronik, serta digitalisasi akan menjadi satu ekosistem bagi pemda, masyarakat, maupun penyedia. 

Untuk itu, pola pikir pengawasan perlu beralih dari cara lama menjadi pendekatan modern dan berbasis teknologi informasi

Tomsi juga menjelaskan hingga saat ini terdapat 22 provinsi, 28 kabupaten, dan 16 kota yang siap melaksanakan SP2D Online SIPD RI. Melalui pertemuan tersebut, ia berharap seluruh daerah dapat segera mengimplementasikannya.

Grup Telegram Berita Terkini Gorontalo

Demikianlah detail informasi mengenai grup telegram berita terkini Gorontalo. Semoga berguna untuk kita semua, sekian terima kasih.